Jumat, 05 Januari 2018

Double Job oleh PDTI. Dimana Salahnya?


Dipertengahan tahun 2017 saya bertanya pada pihak yang berwenang di KPW perihal double Job, dengan tegas dijawab, jika hal demikian terlarang. Hingga empat bulan kemudian, tidak ada tindakan yang dilakukan, apakah itu, yang berwenang bertanya lebih lanjut tentang keberadaan oknum PDTI yang melakukan Double Job, atau melakukan tindakan terhadap kesalahan “terlarang” yang dilakukannya.
Ada apakah ini? Fenomena ini yang ingin saya telaah. Sehingga kita dapat melihat fenomena ini secara jernih. Tidak terburu-buru menjudge pihak mana yang salah. Dengan demikian, akan lahir solusi yang “smart” dari masalah yang seakan sudah selesai. Namun, sesungguhnya, banyak hal yang luput dari perhatian kita semua.
Awal tahun 2017, ketika PD dan PDTI menandata-tangani kontrak kerja, selain kontrak kerja yang ditanda tangani, juga pakta integritas. Isi pakta integritas, salah satu pointnya tidak melakukan “Double Job”. Bahkan, pakta intergritas, dibacakan secara keras dihadapan pihak DPMD, layaknya pembacaan teks Panca Sila pada upacara bendera. Hal yang sama dilakukan, ketika  PLD, TA menanda tangani kontrak kerja. Singkat kata, seluruh jajaran, mulai PLD hingga KPW mengetahui, jika double Job sesuatu yang haram dilakukan.
Namun, apa yang terjadi pada kenyataannya? Pekerjaan Double Job terjadi juga. bukan hanya pada pekerjaan yang pemberi tugasnya pihak swasta. Melainkan, terjadi pada kementrian, yang nota bene menggunakan dana APBN dalam penggajiannya. Bukankah mereka memiliki data base tentang itu? Jawabnya sederhana, apa yang sulit untuk melakukan itu, jika memang ada niat.
Sekarang, pertanyaannya. Mengapa double Job terjadi? Terutama pada PDTI dan TA Infra structure. Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut hemat saya, ada beberapa hal yang memungkinkannya untuk terjadi;
Satu. Salary yang rendah. Bagaimana mungkin, seorang engineer diberi salary sebesar UMR DKI? Padahal diluaran, seorang engineer dihargakan tiga hingga empat kali upah UMR. Akibatnya, hanya engineer kelas KW dua saja yang mau melakukan pekerjaan ini. Atau, jikapun mereka mau melakukannya, maka pekerjaan itu, mendapat prioritas nomer dua. Atau Double Job. Ilustrasinya, ketika seorang suami tak puas dengan isteri pertama, sedangkan syahwatnya masih menuntut pemenuhan kebutuhan. Maka, dia akan berpoligamy. Jadi, soal double job, bukan soal sederhana. Ketika kebutuhan ekonomi tak terpenuhi, sedangkan kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat dikompromikan, maka double Job, merupakan alternative yang tidak dapat dihindari.
Masalahnya sekarang, apakah Negara mau bermain gambling, dengan menggandaikan program “memakmurkan” Negara dari pinggiran ini, gagal hanya disebabkan pelakunya, tidak bekerja sepenuh waktu –double Job-
Nah, disinilah titik krusialnya. Double Job membawa implikasi tidak kecil. Bahkan mempertaruhkan, nasib kemakmuran bangsa.
Dua, Minimnya SDM. Bukan rahasia lagi, tenaga engineer yang tersedia untuk program kemendesa ini sangat minim, bahkan kurang. Sehingga, ketika tenaga yang kurang ini, melakukan “Double Job” pihak KPW dan DPMD seakan-akan menutup mata. Dengan asumsi, biarkan saja mereka berkreasi untuk menutupi kebutuhan ekonominya, selama pekerjaannya selesai. Pendapat yang seolah-olah benar. Padahal, sesungguhnya ngawur. Bagaimana mungkin, setiap desa dengan kegiatan fisik empat hingga tujuh kegiatan, hingga total, satu kecamatan berjumlah empat puluh hingga tujuh puluh kegiatan fisik, dapat di-cover oleh satu PDTI, lalu satu kabupaten dengan sepuluh hingga dua puluh kecamatan dapat di-cover oleh satu TA Infrasturktur. Mustahil, bukan?
Makin ngawur lagi, jika pekerjaan fisik yang di-cover oleh PDTI bukan hanya sekedar pekerjaan fisik an sich. Melainkan, ada pemberdayaan disana, ada transfer keahlian dan transfer ketrampilan. Makin tak masuk akal lagi.
Sekarang masalahnya, fenomena Double Job sudah terjadi. Larangan terhadap Double Job sudah jelas. Bahkan sudah di tanda tangani, juga sudah diikrarkan secara lisan. Lalu, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh DPMD? Disinilah ketegasan DPMD dibutuhkan. Jika, DPMD tidak melakukan tindakan tegas. Fenomena ini, akan semakin meraja lela. DMPD hanya melakukan tontonan yang lebih lucu dari Srimulat. Ini juga salah satu tafsir, mengapa Srimulat mati, karena telah ada penggantinya yang bernama DPMD. 
Satu-satunya, hal paling layak dilakukan DPMD hanya Pecat.
Pecat semua PDTI yang terlibat melakukan Double Job.
Sudah cukup? Belum.
Pecat juga TA Infra struktur, TA Penanganan masalah dan HRD di KPW.
Mengapa? Karena;
Satu. Proses Double Job yang dilakukan PDTI sudah berlangsung satu tahun. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Jika, mereka beralasan tidak tahu, lalu apa yang mereka tahu tentang bawahannya selama setahun ini? Dengan alasan, tidak mengetahui apa yang dikerjakan bawahannya selama satu tahun, cukup alasan untuk memecat mereka. Untuk apa membayar mahal, orang yang tidak memiliki pengetahuan cukup, terhadap apa yang dilakukan bawahannya.
Dua. Mereka tahu, tapi tidak tega. Begitu alasan yang mungkin dikemukakan. Alasan inipun, sudah cukup untuk memecat mereka. Jika terhadap bawahan langsung saja tidak tega atau tidak mampu mengendalikan. Lalu, apa yang mampu mereka buat terhadap penyalahgunaan yang dilakukan desa dalam pekerjaan infrastrukur? Untuk mereka yang tak mampu mengawal kualitas infra struktur desa, disebabkan kelemahan pribadi, banyak pertimbangan dll, sudah saatnya menyingkir dari program yang ingin mengentaskan Indonesia dari pinggiran.
Tiga. Mereka terlibat didalamnya. Disebabkan kondisi lokal dengan segala perniknya, maka TA Infrastruktur, TA Penanganan masalah dan HRD. Terlibat di dalamnya. Keluar mereka berdalih kekurangan PDTI, kecilnya salary dll. Namun, kedalam, mereka ikut mengkondisikan situasi tersebut sehingga semuanya dapat berjalan secara smart, aman dan damai. Ada perguliran dan permainan uang disana. Tak ada makan siang yang gratis. Untuk alasan yang ketiga inipun, sudah cukup alasan untuk memecat mereka.
Jangan pertaruhkan program memakmurkan Indonesia dari pinggiran gagal, hanya karena oknum yang cari recehan dan mengkhianati pakta integritas yang sudah mereka tanda tangani dan ikrarkan.
Solusi.
Jika, dianggap tawaran yang saya berikan terlalu keras. Tidak mungkin untuk dilakukan. Maka, marilah kita cari solusinya. Sehingga, semuanya dapat berjalan dengan aman. Diantara solusi yang saya tawarkan, seperti sebagai berikut;
Satu. Rubah besaran salary yang diberikan. Berikan besaran yang layak. Tidak sebesar UMR DKI, sehingga PDTI dapat bekerja dengan tenang, karena kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Jangan buat dalih, bukankah PDTI berasal dari daerah dimana mereka bekerja. Dengan memberikan bukti KTP ketika mereka meng-aply kerja dulu. Sudah bukan rahasia lagi, para PDTI, adalah mantan FT ketika program PNPM. Mereka sudah lama berdomisili pada kecamatan tempat mereka kerja dulu. Lalu, apa susahnya untuk memperoleh KTP setempat, ketika mereka kenal dengan Camat, Lurah dan aparat terkait.
Dua, Jika opsi pertama, gagal untuk dilakukan. Maka, cabut pelarangan untuk Double Job. Untuk apa sebuah aturan dibuat, jika tidak layak untuk diterapkan. Memaksakan aturan yang tidak layak hanya akan membuat dagelan tak lucu dan melahirkan manusia-manusia munafik. Jangan ajarkan masyarakat desa dengan kemunafikan yang tak perlu. 
Apapun itu, kemakmuran Indonesia dari pinggiran, harus menjadi target yang segera terwujud. Banyak cara menuju kearah sana. Jangan tutup sebuah perubahan aturan, jika aturan yang telah dibuat, ternyata, tidak memberikan solusi dari tantangan yang dihadapi. Aturan hanya sebuah alat. Sedangkan Indonesia makmur sebuah tujuan.


2 komentar:

  1. Saya setuju apapun opsi yang dipilih harus mengarah pada tercapainya tujuan memakmurkan Indonesia hingga menyentuh daerah pinggiran.Salam hangat, Pak IZ (Yuns).

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sepakat dengan pak Yunus, jangan terjebak dgn aturan, lalu lupa pada tujuan..

      Hapus