Sabtu, 04 November 2017

Sesat Pikir Pelatihan Kader Tekhnis (Kasus Banten)


Bulan November 2017, ada rencana mengadakan pelatihan untuk Kader Tekhnis Desa. Dasar pemikirannya, karena tugas membuat Desain, Perencanaa dan Anggaran Biaya menjadi tugas dan tanggung jawab kader Tekhnis Desa. Maka, dianggap sangat mendesak untuk memberikan bekal tambahan ilmu pada Kader Tekhnik Desa, agar tugas yang diemban mereka dapat dilaksanakan secara benar.
Sebuah dasar pemikiran yang sepintas logis dan benar.
Namun, jika ditelaah lebih detail, terutama dari arahan TA (dalam hal ini TA Tekhnik Infrastrukstur) pada pelaku di kecamatan, PD dan PDTI.  Maka,  akan terlihat, bagaimana dasar pemikiran yang awalnya terlihat logis dan benar itu, diejawantahkan secara premature, tanpa perencanaan matang, tak serius, bahkan nyaris ngawur.
Tulisan ini, ingin membedah dimana letak kelemahan yang dilakukan. Sehingga dengan mengetahui titik lemahnya, dapat dilakukan perbaikan disana-sini, sehingga tujuan awal dari diadakannya Pelatihan Kader Tekhnis Desa dapat tercapai.
Diantara kelemahan-kelemahan yang dimaksud, antara lain:
Satu. Gagal Paham Siapa Kader Tekhnik Desa.
Kader Tekhnis Desa, pada era otonomi Desa, sangat berbeda dengan era PNPM. Pada era PNPM pembuatan Desain, Perencanaa dan Anggaran Biaya dilakukan oleh TPK. Namun, pada era otonomi desa, pembuatan Desain, Perencanaa dan Anggaran Biaya dilakukan oleh Kader Tekhnis Desa. Pada era PNPM kader Tekhnis Desa membantu FT melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan Tekhnis di lapangan. Namun, pada era otonomi Desa, Kader Tekhnis Desa merupakan Mitra Pendamping Desa Tekhnis Infra Strukture (PDTI). Jadi, singkatnya, kader Tekhnis Desa meski namanya sama pada era PNPM dan otonomi Desa. Namun, fungsi mereka berbeda. Kegagalan, dalam memahami siapa Kader Tekhnis Desa, berimbas pada kebijakan yang gagal pula.
Dua. Gagal Paham tentang Tanggung Jawab Kader Tekhnis
Kader Tekhnis Desa, memiliki tanggung jawab pada pembuatan Desain, Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya. Meski dalam pelaksanaannya di damping oleh PDTI. Tugas yang diemban olek Kader Tekhnis makin berat, jika diingat, bahwa dengan anggaran yang besar, jumlah kegiatan fisik yang dilakukan semakin banyak. Jumlah yang banyak itu, semuanya membutuhkan Desain, Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya. Jika pada era PNPM pekerjaan fisik satu Kecamatan berkisar pada enam kegiatan fisik, maka pada era otonomi desa, jumlah kegiatan desa berkisar pada enam kegiatan. Itu artinya, kemampuan Kader Tekhnis Desa secara prinsip sama dengan kemampuan FT pada era PNPM. Gagal paham tentang tanggung jawab kader tekhnis akan melahirkan kebijakan dan tindakan yang gagal pula.  
Tiga. Gagal Paham pada Sejarah.
Ada adagium yang mengatakan, Keledai tak masuk pada lubang yang sama. Keledai, stereotype jenis hewan yang digambarkan sebagai hewan yang paling bodoh. Kita, manusia bukan hewan dan juga bukan Keledai. Apa maksudnya, coba lihat sejarah, ketika era PNPM, Kader Tekhnis Desa setiap tahun dilatih selama dua belas hari. Padahal, dengan pelatihan yang intensif selama dua belas hari setiap tahun itu, tugas mereka bukan membuat Desain, Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya. Tugas mereka hanya mendampingi FT dalam pekerjaan fisik. Lalu, lihat hasil dari pelatihan yang intensif dilakukan selama dua belas hari setiap tahun itu. Apakah Kader Tekhnis Desa zaman PNPM mampu membuat Desain, Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya. Jawabannya tak mampu. Jikapun mampu, maka jumlah mereka yang mampu dapat dihitung dengan jari.  Artinya, pola pelatihan yang dilakukan era PNPM ternyata gagal.
Kini, di era otonomi Desa, dengan tugas dan tanggung jawab kader Tekhnis Desa harus memiliki kemampuan setara FT pada era PNPM. Maka, pertanyaannya, layakkah mereka dilatih selama dua hari? Jawabnya sungguh mustahil. Sebuah pola pikir yang simplicitis dan nyaris ngawur.
Empat. Gagal dalam Menyusun Rencana Kerja.
Timbul pertanyaan dari PDP dan PDTI di kecamatan, darimana sumber dana yang dapat diambil guna melakukan kegiatan itu? Maka jawaban yang diberikan, dari DD, ADD atau darimanapun. Sebuah jawaban yang sangat ngawur. Artinya, kegiatan ini, memang tidak direncanakan secara matang. Mestinya, rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahiun 2017 telah dimasukkan pada pagu anggaran ketika menyusun RKPDes. Sehingga tidak menyalahi dari rencana RKPDes dan tidak membuat bingung para PDP dan PDTI. Dari rencana kerja yang dilakukan dengan tidak memiliki persiapan matang, maka hasil yang akan diperoleh kelak, tentu sangat minimalis.
Apa yang harus dilakukan?
Dari empat point, kegagalan yang dilakukan dalam melihat masalah pada Pelatihan Kader Tekhnis Desa. Maka, saya melihat, sudah sangat mendesak untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan  Pelatihan Kader Tekhnis Desa. Seperti;
satu, Tinggalkan Cara Konvensional.
Cara-cara pelatihan yang dilakukan selama ini, saya anggap sebagai cara konvensional, dimana pelatihan dibuka oleh TA, TL, Kadis dll. Karena, pelatihan untuk Kader Tekhnis Desa idealnya adalah pelatihan yang sudah melekat pada kegiatan PDP dan PDTI itu sendiri sepanjang tahun. Jadi, aneh rasanya, jika kegiatan yang seharusnya sudah melekat itu, masih ada seremonial lagi. Untuk apa? Hanya buang-buang waktu dan buang anggaran.
Dua. Revisi Lama Waktu Pelatihan.
Apa yang mampu diserap oleh peserta pelatihan kader Tekhnis jika lama pelatihan hanya dua hari. Apalagi, waktu dua hari itu harus dipotong dengan acara seremonial lagi. Sungguh, sisa waktu yang tersedia menjadi sangat minim.
Untuk mereview ilmu yang mereka pelajari selama lima tahun di perguruan tinggi, bagi PDTI masih dibutuhkan pra tugas selama 12 hari, dengan menempatkan mereka di hotel, lalu dijejali bermacam ilmu. Lalu, dimana logikanya, pelatihan dua hari untuk Kader Tekhnis Desa? Dengan asumsi dengan pelatihan itu mereka mampu membuat Desain, Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya.
Tiga. Ubah Pola Pelatihannya
Pola pelatihan yang dilakukan selama ini harus dirubah, khususnya untuk pelatihan Kader Tekhnis. Banyak alternative yang dapat dilakukan. Salah satu caranya dengan merubah pola pelatihan dengan pola pendidikan dan ketrampilan. (secara rinci, saya punya konsep tentang hal ini).
Disepakati  setiap minggu, dengan hari yang telah disepakati bersama untuk melakukan pendidikan Kader Tekhnis Desa. Dengan demikian, dalam kurun waktu sebulan kader Tekhnis Desa memperoleh ilmu Tekhnik selama empat hari penuh.
Pelaksanaannya, dalam setahun dilakukan selama enam bulan. Dengan demikian, Kader Tekhnis Desa memperoleh ilmu selama 24 hari.
Diakhir  pelatihan selama enam bulan itu, Kader Tekhnik Desa mengikuti ujian evaluasi dari materi yang telah mereka ikuti. Jika lulus, maka pihak DPMD memberikan serifikat, semacam Ijazah pengakuan bahwa yang bersangkutan telah memiliki legalitas sebagai Kader Tekhnis Desa. Legalitas I (satu) untuk satu tahun pertama, yang mereka ikuti dengan materi pekerjaan fisik yang sangat mendasar. Seperti pembuatan Rabat Beton, Telford, gorong-gorong, TPT dll.
Untuk tahun berikutnya, kembali Kader Tekhnis Desa melakukan kegiatan pelatihan dengan pola yang sama selama enam bulan, dengan Materi pembahasan yang lebih rumit lagi, yakni membuat Desain, Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya bangunan sederhana, seperti Sekolah, MCK dan bangunan Kantor Desa dll. Diakhir pelatihan, kembali diadakan ujian evaluasi dari materi yang mereka terima, untuk mereka yang lulus, mereka berhak mendapat sertifikat atau Ijazah (II).
Dengan demikian, kader Tekhnik Desa memiliki klasifikasi sendiri. Kemampuan mereka, dapat dibedakan antara Kader Tekhnis Desa sertifikat satu atau dua.
Empat, Asal Dana.
Karena kegiatan dilakukan dengan perencanaan matang, maka besaran dana untuk pendidikan ketrampilan dimasukkan pada RKPDes, pada kolom bagian peningkatan kapasitas aparatur Desa. Jadi status hukumnya Legal dan sah. Berapa besar biayanya? Jawaban dari pertanyaan yang sangat krusiai ini, sangat murah.
Rinciannya sebagai berikut. Setiap kali pertemuan hanya membutuhkan dana lima puluh ribu rupiah untuk setiap peserta. Dua puluh lima ribu diperuntukkan bagi peserta, sehingga mereka dapat makan siang dan membeli rokok, sedangkan sisa dua puluh lima ribu rupiah untuk nara sumber, yang dapat digunakannya untuk makan siang, beli rokok dan ongkos serta persiapan materi bahan pengajaran.
Jadi total jumlah dana pelatihan perdesa pertahun= 4 x 6 x 50.000= 1.200.000,-  satu juta dua ratus ribu rupiah. Angka  nominal yang sangat murah. Jika dibandingkan dengan dengan cara-cara pelatihan konvensional dengan hasil pelatihan yang ternyata gagal melahirkan Kader Tekhnis yang mampu membuat Desain, Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya
Pembahasan selanjutnya, akan memasuki area sangat tekhnis, sehingga kurang bijaksana jika saya tuliskan disini.

Lontaran wacana perbaikan Pelatihan Kader Tekhnis Desa saya akhiri, masukan dan perbaikan masih terbuka pada semua mereka yang memiliki concern tentang Desa. Silahkan..!!!.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar