Senin, 27 November 2017

Program Padat Karya, Satu lagi Program Jebakan Batman

sumber gambar; Antaranews.com

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggunakan dana desa secara swakelola atau padat karya.
"Semua proyek pembangunan yang menggunakan dana desa tidak boleh menggunakan jasa kontraktor. Kalau kalian pakai kontraktor nanti akan berurusan dengan penegak hukum," ujar Eko Putro Sandjojo dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Katingan, 
Kalimantan Tengah, Minggu (19/11/2017).
Masih menurut Eko Putro Sandjojo, penggunaan dana desa yang dilakukan secara swakelola tersebut akan mengurangi jumlah penggangguran dan kemiskinan di daerah perdesaan karena warga desa bisa mendapat upah dari pekerjaan secara swakelola.

Sepintas, kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini kemendes, sangat ideal. Tapi, benarkah demikian? Apa saja dampak negative yang akan timbul dari kebijakan ini? Untuk itulah tulisan ini dibuat. Tujuannya jelas, menghindari dampak negative sebelum kebijakan ini benar-benar dilaksanakan pada tahun 2018. Mumpung ada waktu, mengapa tidak segera diperbaiki sisi-sisi lemahnya, sehingga akibat buruk dari kebijakan ini dapat diminimalisir sedapat mungkin, jika tidak dapat dikatakan mustahil untuk dihilangkan sama sekali.   
Baiklah, mari kita bahas satu persatu masalahnya.
Beberapa idiom yang keliru.
Jika menggunakan pola padat karya, maka masyarakat dapat bekerja. Lalu, dengan bekerjanya masyarakat, maka kemiskinan dapat dikurangi. Pola pikir yang sepintas benar. Namun, sangat salah dalam realitanya. Solusi yang terlalu dibuat sederhana.
Kemiskinan, memiliki banyak parameter untuk mengentaskannya. Salah satunya dengan  memberikan pekerjaan padat karya. Sekali lagi, padat karya hanya salah satu parameter. Bukan satu-satunya.
Lalu, dengan hadirnya pola padat karya, desa akan dihadapkan pada tantangan-tangan serius, yang jika tidak dikelola dengan benar, akan menjadikan bencana pada Desa, terutama bagi Kepala Desa, diantara tantangan itu, sebagai berikut;
Satu, kepala Desa akan berhadapan dengan aturan dari lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dimana aturan itu, menyebutkan bahwa proyek diatas Rp 200 Juta atau yang pekerjaannya komplek tidak boleh di swakelola-kan. Pertanyaannya sekarang, aturan itu masih berlaku atau tidak? Jika masih berlaku, bukankah itu, menjebak kepala Desa untuk berhadapan dengan hukum.
Dua, sudah selesaikah sosialisasi tentang arti padat karya dilakukan. Karena, asumsi yang ada dalam masyarakat, padat karya, bukan mengacu pada hasil kerja, melainkan pada tingkat kehadiran dan waktu kerja. Soal hasil, nomer enam belas. Sedangkan pekerjaan Infrastruktur desa harus mengacu pada kualitas hasil kerja. Dua pemahaman yang tidak saling bertemu ini, harus diselesaikan dulu. Jika tidak, maka dana yang dikeluarkan untuk upah pekerja tidak berimbang dengan kualitas dan volume yang diinginkan. Jika ini yang terjadi, kembali Kepala Desa sebagai penanggung jawab Desa akan berhadapan dengan pihak Inspektorat, BPK dan Kepolisian.
Tiga, Kemampuan Tekhnis para PDTI apakah sudah dipersiapkan secara matang?. Dalam pekerjaan tekhnis ada yang disebut dengan preliminary. Apakah para PDTI sudah mengenal istilah ini? Telah cakap kelimuannya untuk menghitung preliminary itu? Jika tidak, maka sekali lagi, kebijakan pola padat karya, hanya sebuah jebakan batman yang menggiring kepala Desa untuk berhadapan dengan hukum.
Apakah itu preliminary? Preliminary adalah alat penunjang dalam mengerjakan sebuah pekerjaan tekhnik Infra struktur. Apakah itu Molen, Perancah atau alat pendukung lainnya. Persoalan muncul ketika menkonversikan berapa HOK (Harian Orang Kerja) yang setara dengan satu molen yang bekerja satu hari, berapa HOK untuk satu meter pasir yang dikumpulkan oleh tenaga padat karya, berapa jam konversi antara tenaga professional yang bekerja dengan HOK pada system padat karya? Kegagalan PDTI dalam mengkonversikan hal ini, akan berakibat patal. Pekerjaan menjadi tidak selesai atau biaya menjadi bengkak –mark up-. Apapun dari kedua kemungkinan itu, berimbas pada sanksi hukum untuk Kepala Desa.
Empat, Apakah sudah ada standard besaran upah untuk pola padat karya dan lama kerja untuk pola padat karya. Sebab, tanpa standard yang jelas, semacam UMR untuk setiap daerah, tujuan untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat desa tidak terpenuhi. Yang ada malah, pola ini, menjadikan masyarakat semakin miskin. Sebuah kondisi yang semua kita tidak menginginkannya.
Dari beberapa sisi lemah yang di bahas diatas. Timbul kini pertanyaan. Apakah yang dapat dilakukan untuk menutup sisi lemah itu?
Menurut hemat saya, beberapa langkah yang mendesak untuk dilakukan, untuk menutupi sisi lemah kebijakan yang akan segera dilakukan itu adalah sebagai berikut;
Satu,  Pemerintah, dalam hal ini kemendesa, hendaknya memastikan bahwa aturan LKPP tentang barang dan jasa diatas Rp 200 Juta dan pekerjaan yang sifatnya kompleks sudah tidak berlaku lagi. Atau paling tidak dibuat aturan setingkat undang-undang, bahwa aturan itu, tidak berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Desa. Sehingga, Kepala Desa tidak menjadi sasaran korban dari sisi lemah dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendesa.
Dua, Segera lakukan sosialisai tentang pengertian istilah Padat Karya pada masyarakat. Kegiatan yang akan mereka kerjakan kelak, bukan hanya menghabiskan waktu satu hari sesuai jumlah jam yang disepakati. Namun, benar-benar bekera sesuai standar kerja yang disyaratkan dan jumlah jam yang disepakati. Keluar dari kesepakatan yang dibuat bersama ini, berarti sanksi tidak diperbolehkan kembali kerja untuk esok hari berlaku.
Tiga, Sifatnya sudah sangat mendesak untuk memberikan pengetahuan tambahan pada PDTI tentang bagaimana cara menghitung dan menkonversikan pada alat-alat preliminary, material-material yang dikumpulkan masyarakat dan upah pekerja professional kedalam hitungan yang sesuai dengan cara padat karya. Gagal dalam upaya ini, kebijakan padat karya hanya menjadi bencana bagi Desa. Utamanya bagi Kepala Desa.
Empat, Besaran upah dan lama jam kerja harus dibuat aturan kesepakatan yang jelas. Sehingga tujuan mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat desa dapat diperoleh, bukan sebaliknya.
Tujuan baik saja belum cukup, jika tanpa dibarengi dengan regulasi yang baik dan komprehensif dengan menutup semua sisi lemah yang mengiringinya.

Wallahu A’laam
Jayalah Desaku, Jayalah Indonesiaku.  

  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar