Sabtu, 03 Juni 2017

Program KemenDesa Over Dosis (Analisa Kasus Tumbangnya Ketua Satgas UPP)

Para Pendamping Kecamatan Cibeber, Lebak. Banten (dok.Pribadi)
Tahun 2017 sesuai dengan Target capaian yang digulirkan oleh Mentri PDTT Eko Putro Sandjojo. Semua Desa di Indonesia sudah memiliki Embung Desa. –pernyataan beliau di Mataram, Lombok, NTB, rabu 23 November 2016-.  Target yang lain, semua Desa di Indonesia sudah memiliki BUMDES.
Target yang perlu diacungi jempol. Target yang dengan Percaya Diri digulirkan untuk dilaksanakan oleh seluruh DPMD pada daerahnya masing-masing. Tercapaikah? Wallahu A’laam. Karena pencapaian hasil kerja memerlukan banyak factor  pendukung agar dapat diperoleh pencapaian sesuai Target.
Lalu dimana salahnya, ketika pencapaian target tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan oleh kementrian PDTT. Salah satu sebabnya, menurut hemat saya, terletak pada sisi perencanaannya.
Jadi dalam masalah ini, mentri Eko Putro Sandjojo, sesungguhnya tidak salah-salah amat. Malah, beliau nyaris jadi korban akibat dari sebuah perencanaan yang belum matang, lalu secara prematur digulirkan sebagai target sasaran yang akan dilaksanakan dan dicapai. Akibatnya, program yang sepintas terlihat baik itu, tidak kapable  untuk dilaksanakan. Apalagi, untuk pencapaian sesuai schedule yang direncanakan.  

Lalu, bagaimana membuat perencanaan itu matang? Inilah pertanyaan yang mendesak untuk dicarikan jawabannya.
Adagium pertama yang harus diingat seorang perencana adalah, bahwa program yang dikerjakan oleh masyarakat banyak -pola pemberdayaan dan padat karya- mestilah melangkah secara bertahap. Pada setiap segmen bagiannya atau akhir tahapan, sebelum berpindah pada kebijakan lain. Evaluasi secara tuntas perlu dilakukan. Evaluasi menyangkut bagaimana persiapannya, sukseskah atau gagal. Bagaimana material dan alat-alat pendukung, memadaikah atau tidak. waktu yang direncanakan sesuaikah atau tidak, biaya yang dibutuhkan untuk itu, memaidaikah, kurang atau bahkan berlebihan. Jika pertanyaan-pertanyaan awal ini, jawaban seluruhnya oke. Maka, idealnya, tahapan akhir, berupaya pencapaian taget. Mestinya oke juga.
Jika jawaban pertama saja sudah tidak oke, pertanyaan berikutnya, berupa hasil akhir, tidak perlu ditanyakan lagi.  Pasti tidak oke. Fokus perencana, bagaimana membenahi sisi kosong atau sisi lemah dari pertanyaan yang pertama itu, untuk dilakukan pembenahan secepatnya.
Setelah seluruh pertanyaan pertama selesai dan hasilnya oke, jika pada pencapaian hasil tidak sesuai target, maka perlu dikaji ulang, bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dimana kesalahannya, pada bagian apa yang perlu memperoleh perhatian lebih.  
Sebagai contoh, saya ilustrasikan apa yang dilakukan oleh program sebelumnya. Program dimulai dengan PPK, selama prosesnya, semua aspek dikaji dan dicermati. Lalu, ketika dianggap tantangan sudah semakin besar, program beralih pada PNPM-MP. Sasaran yang ingin diperoleh, lebih besar lagi. Selain mengurangi kemiskinan juga bagaimana membuat masyarakat lebih sadar, lebih pintar dan terlepas dari ketergantungan.
Selama prosesnya, secara terus menerus memperbaiki dan meningkatkan SDM, Instrumen program, memperbaiki regulasi baik yang menyangkut perencanaan dan penganggaran.
Nah, memasuki tahun 2015. Program ini berakhir, digantikan dengan program yang jauh lebih baik. Sesuai dengan UU no 6 th 2014. Mengapa lebih baik? Lihat bagaimana rincian kerja dampingan untuk LPM, Karang Taruna, PKK dll, yang pada zaman sebelumnya merupakan bagian yang tidak inten menjadi bagian pendampingan. Lihat leading sektornya, dia punya kementrian sendiri, PDTT. Lihat Anggarannya, sudah bilangan Milyard, suatu angka yang selama ini hanya menjadi mimpi untuk Desa. Lihat status Desanya, Otonomi. Itu artinya, dengan bahasa seloroh dapat dikatakan Desa merupakan daerah tingkat 3.
Mestinya. Perencanaan yang ada di PDTT  berhenti sementara untuk ekspansi. Perhatian lebih dititik beratkan pada evaluasi dari program yang telah digulirkan.
Fokus pada  prasyarat bagaimana menjadikan Desa menjadi otonomi.
Salah satu contohnya, bagaimana agar transportasi atau infrastructure Desa baik. Untuk itu, apakah data jalan rusak, setengah rusak, rusak parah sudah dimiliki, (ingat data bagian penting seorang perencana), bagaimana jumlah Pendamping Desa Tekhnik Infrastrukture, sudah mencukupi atau belum. Jika belum cukup, upaya apa yang akan dan telah dilakukan. Bagaimana dengan salary mereka, bagaimana dengan tekhnik rekruitmen tenaga tehknik.
Over dosis dan kedodoran
Kenyataan yang terjadi, perencanaan tetap melakukan ekspansi ke depan, dengan melupakan evaluasi pencapaian target sebelumnya. Akibatnya, apa yang digulirkan Mentri Eko Sanjoyo jauh panggang dari api.
Sebagai bahan kajian. Mari kita evaluasi hal-hal sebagai berikut:
Satu, Proses rekruitmen.
Sampai sekarang belum ada penambahan atau rekruitmen baru untuk tenaga pendamping, khususnya PDTI. Padahal, kita semua tahu, krisis jumlah PDTI sudah berlangsung dua tahun dengan segala akibat negative yang mengiringinya.
Pada proses rekruitmen, coba lihat lembar soal yang dibagikan. Seluruh soal sama, apakah untuk PLD, PD dan TA. Apa akibatnya, terjadi proses eleminasi nilai dan rasa hormat pada jabatan. Akan sangat logis, jika seorang PLD melecehkan TA, hanya dengan sebuah alasan, ilmu kita “sama” karena test masuk kita dengan soal yang sama.
Coba liat, kalimat-kalimat pada soal test rekruitmen pendamping Desa. Bahasa soal yang digunakan, menggunakan kalimat terbuka. Artinya, apapun pilihan jawaban dari peserta, jawaban yang diberikan akan betul. Dengan demikian, semua perserta akan lulus test ujian. Kenyataannya, sebagian besar peserta test yang berasal dari tekhnik gugur dan hingga kini, kondisi kekosongan itu, belum juga terpenuhi.
Dua, Sumber Daya Manusia.
Coba lihat, PLD (Pendamping Lokal Desa) angkatan pertama, dengan alasan kebutuhan mendesak, tanpa dilakukan pendidikan/pelatihan pratugas, langsung diterjunkan ke Desa. Akibatnya, PLD yang datang ke Desa, bukan meringankan masalah, sebaliknya menambah masalah yang ada. Kondisi ini, diperparah dengan euphoria otonomi Desa, yang cenderung melecehkan semua yang berasal dari luar Desa.
Apakah sudah terpikirkan untuk meningkat SDM para  PLD dan PD secara periodic, pertimbangannya, mereka adalah bagian terdepan yang bersentuhan langsung dengan Desa. Jangan katakan  darimana dananya. Untuk rakor TA bisa di hotel bintang 3 dan 4, untuk prajabatan selama dua minggu bisa dilakukan di hotel bintang 3 atau 4. Masalahnya, mau atau tidak, mengkonversi nominal hotel itu, untuk anggaran peningkatan SDM mereka yang bersentuhan langsung dengan Desa.
Tiga, bagaimana regulasinya.
Coba lihat berapa salary yang diterima pendamping, jangan beralasan karena mereka tinggal di Desa maka bisa dibayar murah. Apalagi, jika beranggapan Desa memberikan sesuatu pada pendamping. Jika demikian asumsnya, maka pendamping akan menambah masalah, bukan turut menyelesaikan masalah.
Kesalahan dalam regulasi akan menjauhkan pencapaian yang akan dituju, menjadikan masalah yang awalnya terlihat mudah menjadi tidak mudah.
Kelemahan dalam hal regulasi, bukan hanya menyangkut salary yang setara UMR DKI. Melainkan, juga tentang masa kerja. Bagaimana mungkin kontrak kerja dengan waktu satu bulan. Bulan Desember tok. Lalu, Januari tiba, PD dan PLD diminta tetap melakukan aktifitas tanpa status jelas, dan ketika pada Maret dilakukan penanda-tangan kontrak kerja, waktu yang tertera pada lembar kontrak mulai February – Desember.  Kemanakah bulan Januarinya menghilang? Tokh yang menyuruh PD dan PLD tetap aktif bekerja pada bulan Januari adalah mereka yang membuat kontrak itu.

Dengan berbagai problema yang demikian krodit, padahal pengakuan hasil kerja yang baik, merupakan hal yang mendesak dan perlu. Maka, wajarlah jika status WTP diperoleh dengan cara tidak wajar, dan oknum ketua satgas UPP pun tumbang. 

6 komentar:

  1. Hahaha.. Berarti TA setara PLD.. Gitu jg waktu test masih ada yg curang kok, dan lulus, berarti ada TA yg kelasnya lebih rendah dari PLD.

    BalasHapus
  2. Hehehe....,sebenarnya Realita nya lebih parah kang...,Ditempat Saya malah PD dan PLD nya hampir tidak pernah datang ke Desa,paling juga datang cuma tanda tangan sppd,PENDAMPINGAN DESA NOL,akhirnya terjadi jual beli dokumen perencanaan dan laporan DD oleh Pihak Desa dengan Oknum di.........,silahkan di isi sendiri,(Kalau tau jawabannya,pasti lulus tets PD atau PLD),,,hahahaha....

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kondisi-kondisi yang memprihatinkan itu, agar segera disudahi. Tentu banyak hal bisa dilakukan. Masalahnya mau tidak melakukannya, tentunya mereka yang memiliki otorita dalam hal ini..

      Hapus
  3. Yach.. .intinya lebih ke management, saya pernah ikut seleksi dan emang betul soal test sama persis antara PLD, PD dan TA, saya ingat betul waktu itu soal berjumlah 50 dan Alhamdulillah dapat Nilai 45, lalu Psykotest yang hasilnya memuaskan juga yaitu disarankan, Psykotest hasilnya opsi disarankan dan dipertimbangkan, trus hasil akhirnya saya tidak lulus kalah dengan yang nilai Tes 36,37,40 dan lainnya.... Dampaknya saya waktu mengikuti kegiatan yang diFasilitasi TA,PD,PLD yang "Diluluskan tadi saya tidak percaya 100% dengan materinya dan emang dalam memfasilitasi sangat amburadul kejar tayang tampa ada substansi apa apa

    BalasHapus