Kamis, 18 Mei 2017

BUMDes dan Philosofi Amputasi Kaki

Langkah kaki (Sumber gambar pixabay)
Beberapa tulisan saya belakangan ini bercerita tentang BUMDes. Ide besarnya bagaimana sebuah BUMDes dibentuk dan dikelola. Tujuannya, bagaimana menghindari beberapa kejadian tentang gagalnya BUMDes karena pembentukannya yang tidak benar. Apakah itu, disebabkan oleh karena prosesnya, atau karena latar belakang pembentukannya, bias juga karena kesalahan cara berpikir dalam memandang sebuah BUMDes.
Akibatnya, beberapa BUMDes hanya berumur seumur jagung saja. Tidak lebih dari tiga bulan, bahkan kurang dari itu. Beberapa yang lain, disamping berumur seumur jagung, juga meninggalkan utang yang tidak sedikit.
Akibatnya, muncul reaksi yang cukup keras dari beberapa pembaca. Mereka menghendaki,  agar pelaku yang telah merugikan BUMDes, segera diusut dan diberikan sanksi berat.
Reaksi demikian, sepintas terlihat baik dan sangat wajar. Bagaimana tidak, untuk pencuri ayam atau sandal jepit saja, sanksi  hukuman yang mereka terima cukup berat. Setelah dipukuli massa, lalu dijatuhi hukuman tiga hingga enam bulan.

Lalu, mengapa untuk pelaku kejahatan BUMDes belum dilakukan sanksi yang setimpal dengan yang mereka lakukan? Sangat wajar, jika masyarakat, menghendaki hukuman berat segera dijatuhkan pada mereka.
Namun, saya tidak berpikir demikian. Saya memiliki cara berpikir lain. Apakah itu artinya, saya melawan arus? Saya pikir tidak. Saya hanya ingin mendudukkan persoalannya pada porsi yang benar. Saya ingin memandang sesuatunya secara adil.
Bagini cara berpikirnya.
Jika setiap pelanggaran dalam pengelolaan BUMDes dijatuhkan sanksi hukuman. Maka, penjara yang tersedia tidak memadai untuk menampung pesakitan dalam perkara penyalahan BUMDes. Bayangkan.!, data jumlah desa di Indonesia sesuai dengan rilis yang dikeluarkan Departemen Dalam Negri pada oktober 2015 sejumlah 82.353. (dengan rincian, jumlah desa 74.053 dan kelurahan 8.300).
Untuk menjelaskan lebih detail lagi, saya akan menggunakan analogi sebagai berikut. Ketika kaki manusia melangkah pada jalan yang sesat. Lalu, sang kaki diamputasi. Maka, saya akan mengatakan hal demikian tidak benar, alias salah. Karena, sesungguhnya, ketika kaki manusia melangkah, maka yang menyuruh kaki melangkah adalah otak manusia.
Lalu, apakah otak manusia harus diamputasi? Bagaimana caranya? Bukankah ketika otak manusia diamputasi itu berarti memenggal leher manusia. Dimana letak kesalahan leher, sehingga harus diamputasi atau dipenggal? Agaknya, ketika leher manusia dipenggal, kita telah melakukan kesalahan yang jauh lebih sesat lagi.
Maka, jika memenggal leher manusia tidak mungkin dilakukan, mengamputasi otak, juga tidak mungkin dilakukan. Solusi yang paling cerdas, adalah dengan cara merubah cara berpikir otak, agar tidak menyuruh kaki melangkah pada jalan yang salah.
Apa artinya analogi diatas? Itu artinya, kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku BUMDes di desa, tidak lepas dari kesalahan para pembuat kebijakan di level nasional. Merekalah otak dari pembuat kebijakan tentang BUMDes.
Para pembuat kebijakan di pusat pemerintahan itu, telah berbuat kesalahan fatal. Disadari atau tidak, tindakan yang mereka lakukan, antara lain dengan;
  • a.    Memberikan target waktu pembentukan BUMDes. Sehingga desa tanpa persiapan matang telah membentuk BUMDes. Tanpa memikirkan siap atau tidak siap, tanpa memikirkan lahan garapan BUMDes yang mereka bentuk telah dikaji secara matang atau tidak, tanpa memikirkan apa lahan garapan itu, kelak memberikan laba atau sebaliknya, hanya akan merugikan desa.
  • b.    Para pembuat kebijakan  tidak melakukan sosialisasi yang benar. Yang mereka lakukan, hanya sosialisasi mengenai hal-hal yang bersifat tekhnis belaka. Seperti, bagaimana cara membentuk BUMDes, bagaimana cara membuat laporan keuangan BUMDes, berapa dana yang dibutuhkan. Padahal, sosialisasi yang benar adalah
  • c.    Bagaimana membentuk BUMDes dengan pola pikir yang benar, bagaimana persiapan pendahuluan sebelum membentuk BUMDes, bagaimana melihat peluang agar BUMDes yang kelak dibentuk memperoleh laba, sehingga tidak mengalami kerugian. Bidang usaha apa saja, yang tidak boleh dilakukan, karena bidang tersebut telah dilakukan atau mampu dilakukan oleh warga desa.
  • d.    Tidak menekankan pada Desa agar membentuk BUMDes dengan bidang garapan yang menjadi unggulan desa. Dengan demikian, bidang garapan BUMDes akan mampu memperkenalkan desa dengan ciri khasnya. Memberikan kesempatan pada Desa untuk melakukan hal-hal yang memang mereka telah akrab selama ini. Sehingga, kemungkinan BUMDes akan gagal, kemungkinannya sangat kecil.
  • e.    Mempersiapkan Pendamping Desa yang benar-benar memiliki kemampuan kerja untuk membimbing desa dalam upaya membentuk BUMDes dan memberikan pendampingan, terutama pada awal-awal pelaksanaan BUMDes. Namun, yang terjadi saat ini, kemampuan sang Pendamping Desa belum mumpuni, ada kesalahan dalam proses recruitment tenaga pendamping serta gaji yang mereka terima sangat minim, setara dengan UMR DKI. Padahal, tenaga pendamping desa, diharapkan sebagai agen perubahan di desa serta menjadi motor dalam proses pembentukan BUMDes. Lalu, pertanyaannya, bagaimana mungkin semua hal itu, dapat dilakukan oleh pendamping desa, jika salary yang mereka terima, sebatas upah UMR.

Demikianlah, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan serta perangkat yang membidangi kegiatan BUMDes.
Apakah tulisan ini, bertujuan menghujat para pembuat kebijakan itu? Tentu saja tidak. Tulisan ini, hanya bertujuan memberikan solusi, dari keharusan mengamputasi otak yang salah, karena menyuruh kaki melangkah ketempat yang salah.
Jika, merubah cara berpikir dan bertindak dapat dilakukan, mengapa harus mengamputasi otak?.


Jayalah negriku, Jayalah Indonesiaku.  




5 komentar:

  1. Kalau boleh saya tambahkan,ada yang belum tuntas di dalam sosialiasi pembentukkan BUMDes,selama ini pihak birokrasi katakanlah kepala desa,camat,bupati juga belum diberikan pemahaman yang maksimal.
    Juga regulasi turunan di dalam hak kewenangan desa belum seutuhnya menaikan derajat BUMDes sebagai kebutuhan bersama..
    Saya tambahkan kembali : kalau disuatu desa ada BUMDes dengan produksi tertentu melimpah,itu juga belum dipikirkan pangsa pasar yg dari hulu ke hilir, dan akibatnya tetap saja akan jatuhnya harga..makasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. iya... marilah kita kembalikan tujuan mulia pembentukan BUMDes dengan berbesar hati mengkaji sisi lemah yang disadari atau tanpa disadari belum kita lakukan.
      Tak ada kata terlambat dan tak ada kata gengsi untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

      Hapus
  2. Termasuk dalam rekrutmen pengurus bumdes harus benar2 orang yang tepat,kompeten,jujur,tanggungjawab amanah dan juga militan..
    Karena sebuah usaha baru tanpa.dilakukan dengan tenaga yang militan akan susah berkembng..apalagi maju

    BalasHapus
    Balasan
    1. setuju pak Haryono... semoga di dengar oleh yang mbaureksoni..

      Hapus
  3. Ada benarnya yg sahabat tulis, tapi tidak semua salah yg sudah dibuat pembuat kebijakan. Perlu kita sadari dan pahami bersama bahwa baru di 2 tahun lebih ini desa mendapatkan gelontoran dana yg cukup besar dan setiap tahun meningkat. Dulu saat desa menjadi objek pembangunan pemerintah pusat dan daerah, desa tidak berdaya apa lagi berdaya saing. Desa hanya menerima sisa sisa pembangunan yg pembagian nya paling besar 50 juta itu pun dalam bentuk Bandes. Perlu diingat sebelum lahir nya UU No. 6 tentang Desa, konsep pemerintah adalah membangun desa. Namun dengan lahir nya UU Tentang Desa maka semua berbalik 360',desa Membangun, desa Membangun Indonesia.

    Nikmat yg berkepanjangan pemerintah dalam menjajah desa sudah mengajar, meski UU Desa telah lahir. Jika dengan lahir nya UU desa saja pemerintah (baca:pemda) masih berani campur tangan apalagi dulu sebelum UU Desa ada. Bukan membela para pendamping desa, tapi ini adalah fakta, walaupun kita sadar betul bahwa para pendamping desa juga masih perlu ditingkatkan lagi kapasitas nya, program baru dengan SDM yg semuanya hampir baru.

    Jika menjawab pernyataan sahabat tadi, kenapa Bumdesa bisa jauh dari ekspektasi untuk berhasil, jawab nya karena SDM yg ada di desa yg menjadi pengurus tidak semuanya paham. Lantas apakah semua nya seperti itu? Mungkin jawabannya adalah Ya, karena kepala desa juga mulai berfikir bagaimana mempertahankan rezim kebohongan dan korup. Sudah tentu yg menjadi pengurus adalah kerabat Kepala desa itu sendiri. Sehingga jika penyertaan modal diberikan kepada Bumdesa, maka akan mudah mengontrolnya, mengontrolnya bukan dalam konotasi positif agar Bumdesa berkembang baik, tapi bagaimana mengontrol supaya uang diberikan kepada Bumdesa bisa juga dinikmati.

    Nah kalau sudah seperti ini kemana peran pemerintah? Ya sama saja, pembinaan dan pengawasan itu kalau sdh terlanjur rusak, ibarat kata ular akan datang kepada pentungan, datang sendiri menemui maut. Karena jika tidak datang maka, dipastikan maut segera menjemput.

    Selain itu juga, kebiasaan desa yg cenderung terima beres, terima jadi, dan instan dengan alasan tidak ada SDM, maka inilah juga yg merusak. Bagaimana akan terjadi pengelolaan keuangan desa yg baik jika aparat pemerintah dan pemerintahan desa nya saja cuek. Mestinya 15 tahun program PNPM dan sejenis mengajarkan kepada masyarakat menjadi berdaya, tapi ternyata tidak juga, kita bisa tunjuk hidung mana desa yg masyarakat nya mampu mengerti dan membuat perencanaan desa. Jika ada Itu pun sedikit sekali, ingat 15 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sekolah saja sudah lulus Sma. Lalu apa yg dilakukan program sebelumnya, dalam hal ini mungkin saja itu sedikit sekali di ajarkan, mungkin yg diajarkan adalah bagaimana cara pengajuan pinjaman uang ke Program PNPM, walaupun sekarang banyak juga asset PNPM yg tidak jelas.

    Program sebelumnya apapun nama program nya, memaksa desa memberikan "setoran", dan tidak sedikit, siapa cepat dia dapat. Ada rupa ada harga, akhirnya bukan nya desa berlomba menjadi mandiri, malahan desa berlomba bagaimana bisa dapat program meski dengan Nyogok.

    Jika kita korelasikan dengan pendamping desa yg ada saat ini, memang belum dilihat kemajuan nya, desa masih belum bisa berbuat apa apa. Meski jika ditanya kepada desa dalam hal ini kepala desa, mereka bilang sedang digarap. Entah siapa yg harap jika perencanaan desa selalu terlambat.

    Kenapa desa menyerahkan kepada pihak pihak itu? Apakah karena para pendamping desa tidak mampu? Jawabnya adalah karena desa takut jika dokumen itu bocor, desa takut uang Dana Desa dibelanjakan tidak sesuai. Bahkan yg paling parah adalah ada upaya yg disengaja untuk menjauh kan para pendamping desa dengan saudara kandung ny sendiri. Ya Dana desa (DD) adalah saudara kandung pendamping desa.

    Jika sudah seperti itu, maka akan sangat sulit Bumdesa bisa baik, jika saudara kandung dana desa diusahakan dijauhkan dari DD. Ditambah lagi para pendamping desa tidak punya spesimen tanda tangan, jadi mau ada atau tidaknya pendamping desa tidak masalah bagi desa.

    BalasHapus