Selasa, 16 Mei 2017

BUMDes Antara Utopia dan Harapan

Logo Kemendesa (sumber: Kemendesa)
Dalam sebuah komentar pada tulisan saya “Menyoal Keberadaan BUMDes” seorang  pembaca menulis, jika di Desanya, usia BUMDes hanya seumur Jagung, tak lebih dari tiga bulan. Sementara disebuah Desa, seorang Prades (Prangkat Desa) yang menjabat Kasi Ekbang curhat pada saya, jika BUMDes yang berada di Desanya, telah memiliki utang sebesar 110 juta. Padahal BUMDes yang dimaksud, kini tidak memiliki aktifitas lagi.
Mengapa usia BUMDes hanya seumur jagung, bahkan ada BUMDes yang meninggalkan utang demikian besar. Hal inilah yang ingin saya telaah lebih lanjut. Tujuannya bukan pada kesimpulan agar BUMDes ditolak keberadaannya. Melainkan, agar pembentukan BUMDes dilakukan dengan cara yang benar. Sehingga, tujuan mulia pembentukan BUMDes dapat diraih.

Kita ketahui, bahwa tujuan pembentukan BUMDes antara lain;
1.    Meningkatkan perekonomian Desa.
2.    Meningoptimalkan potensi yang dimiliki Desa untuk kesejahteraan Desa.
3.    Meningkatkan pendapatan asli Desa.
4.    Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. Dstnya.
Dari keempat tujuan itu. Jelas, titik tolak yang hendak diraih adalah Desa, bukan pada perorangan. Artinya, tujuannya bersifat kolektif kolegial. Memajukan dan memakmurkan Desa. Sehingga, dalam pencapaian tujuannnya tidak merugikan atau mengambil bidang kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang perorangan sebagai warga Desa.
Dalam pembentukan dan pemilihan kegiatan BUMDes. Hendaknya, titik berat yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana mengidentifikasi produk unggulan yang ada di Desa. Bukan memasukkan sesuatu yang bukan berasal dari Desa. Sesuatu yang oleh Desa merupakan hal baru, sesuatu yang tidak memiliki akar pada masyarakat Desa.
Bagaimana cara melakukannya?
Inilah beberapa cara yang menurut hemat saya dapat dilakukan Desa, dalam membentuk BUMDes. Antara lain:
Satu. Tentukan Target Antara dan Target Tujuan.
Hendaknya, Desa memiliki target antara dalam upayanya mensejahterakan warga Desanya. Caranya dengan mengidentifikasi semua potensi yang ada di Desa. Setelah semua potensi yang ada dapat diidentifikasi. Maka, langkah selanjutnya, mentargetkan, bahwa semua kebutuhan konsumsi warga Desa harus dipenuhi oleh potensi yang ada di Desa. Istilah kerennya, Desa harus bertekad menjadi Desa swa sembada.
Contoh kasus. Dari data potensi Desa yang ada, masyarakat Desa memiliki sawah, beternak ayam, dan kebun palawija. Maka, sasaran antara yang harus dicapai oleh Desa, agar seluruh kebutuhan beras warga Desa, kebutuhan daging ayam dan telur ayam warga Desa serta sayur-mayur warga Desa harus dipenuhi oleh potensi Desa sendiri.
Ketika kebutuhan beras tidak terpenuhi misalnya, maka Prades hendaknya segera mungkin melakukan identifikasi masalah dan solusi masalahnya sekaligus. Jika masalahnya kurang pupuk, maka penuhi kebutuhan pupuk, jika cara penggunaan pupuk yang tidak tepat, maka segera lakukan pelatihan cara memupuk yang benar, jika masalahnya kurang air, maka lakukan perbaikan dalam system pengairan, jika masalahnya kurang bibit, maka pihak Pemerintahan Desa segera mendatangkan Bibit, demikian seterusnya, hingga kebutuhan beras warga Desa dapat dipenuhi oleh potensi Desa yang ada.
Hal yang sama perlu dilakukan pada ternak ayam dan lahan palawija. Sehingga kebutuhan akan daging ayam dan telur warga Desa dapat dipenuhi oleh peternak ayam. demikian juga dengan kebutuhan akan sayur mayur dapat dipenuhi oleh petani lahan palawija.
Jika, ketiga potensi Desa, mampu diexplore sedemikian rupa, maka akan tiba saatnya pada kondisi, Desa menjadi swasembada pada potensi Desanya. Pada saat yang sama, dari ketiga potensi Desa itu, tentu akan  ada satu atau dua produk berlebih. Sehingga, kelebihan produk desa, perlu dilakukan penjualan ke luar Desa.
Produk yang berlebih inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan BUMDes.
Dua. Tujuan Akhir Desa.
Tujuan akhir sebuah Desa adalah memakmurkan warga Desa, dengan mengembangkan potensi asli Desa. Hal ini, sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMDes. Maka, melihat contoh diatas, ambil saja dari ketiga potensi Desa yang ada, Beras merupakan produk desa yang berlebih. Maka, soal beraslah yang menjadi unggulan dibentuknya BUMDes.
BUMDes yang mengurus beras itu, dapat melakukan kegiatan dari hilir hingga ke hulu. Mulai dari pembelian kelebihan padi dari petani, mengusahakan penggilingan padi, mengusahakan pengeringan padi dengan tekhnologi terkini, menggiling padi menjadi beras, hingga mengemas beras yang akan dipasarkan dengan kemasan berbentuk merk dagang tertentu. Misalnya “Beras Gunung Mulia”. Karena Desa nya bernama Gunung Sindur. Lalu, produk itu dipasarkan dengan cara modern.
Apa efek kehadiran BUMDes pada Desa Gunung Sindur? Akan ada kepastian harga yang stabil pada hasil panen petani padi, akan ada system pengeringan yang terbebas dari ketergantungan kondisi cuaca, akan  ada manager pabrik penggilingan padi berikut sekian banyak tenaga kerja, akan  ada sekian banyak tenaga pengemas Beras, akan  ada manager pemasaran beras dengan brand “Beras Gunung Mulia” dan yang paling utamanya, akan  ada pemasukan pada pada kas Desa, yang pada gilirannya memakmurkan Desa.
Dengan melihat potensi yang ada di Desa lalu mengexplorenya dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi produk unggulan yang layak dijadikan BUMDes, maka kehadiran BUMDes yang selama ini berumur seumur jagung dapat dihindakan.
BUMDes yang dibentuk oleh Desa hendaknya,
a.    Terbebas dari target waktu pembentukan yang ditentukan oleh mereka yang berasal dari luar Desa, meski itu Kemendesa sekalipun. Dalam hal ini, DPMD. 
b.    Prinsipnya, pembentukan BUMDes adalah karena kebutuhan Desa. Bukan karena target waktu yang ditentukan oleh mereka yang berada diluar Desa, lalu membentuk BUMDes asal jadi, asal ada dan asal terpenuhinya target waktu.
c.    Pembentukan BUMDes agar menghindari bidang-bdang yang mampu dilakukan warga desa secara perorangan, seperti jual pulsa, agen token listrik, agen gas elpiji, sewa tenda dll.
d.    Terbentuknya BUMDes adalah akumulasi puncak prestasi kegiatan yang dilakukan oleh warga Desa dan untuk pengembangan selanjutnya, warga desa tidak mampu untuk melakukannya. Seperti contoh urusan beras diatas.
e.    Jangan lakukan bidang kerja yang berasal dari luas Desa.  Karena, hal demikian, selain tidak mengembangkan potensi  desa yang ada secara maksimal. Juga memaksakan desa melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya mereka kuasai. Akibatnya, usaha BUMDes akan mengalami kegagalan. 
Akhirnya, tujuan mulia terbentuknya BUMDes mestilah disiasati dengan cerdas. Sosialisasi pemahaman tentang pentingnya terbentuk BUMDes, serta prasyarat apa saja yang dibutuhkan sebelum terbentuknya BUMDes, agar selalu dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan juga hendaknya meliputi bukan hanya pada kepala Desa. Melainkan, meliputi mereka yang disebut Prades atau Prangkat Desa.

Janganlah hendaknya sosialisasi terbentuknya BUMDes. Hanya meliputi hal-hal yang bersifat tekhnis, seperti  tentang undang-undang BUMDes, tentang sumber dana BUMDes dan system pelaporan.  Yang lebih penting diatas itu semua, membuka Frame berpikir Prangkat Desa untuk melihat BUMDes secara utuh, sebagai sarana mencapai apa yang disebut dengan “mensejahterakan” seluruh warga Desa…. Semoga!!!

11 komentar:

  1. Siip..
    Kalau boleh saya simpulkan,keberadaan BUMDes hendaknya harus berdasarkan masalah dan potensi,sehingga terbentuklah ide/gagasan..
    Kewajiban dr seorang pendamping desa,dia terlebih dahulu memahami rpjmdes dengan benar yg digali berdasarkan PKD (pengkajian keadaan desa)..
    Dan desa jangan terburu-buru membentuk BUMDes,apalagi mendanainya sebelum menemukenali potensi dan masalah desanya..hatur nuhun sdh diundang pa is..

    BalasHapus
    Balasan
    1. setuju dengan pak Arji..
      Prinsipnya, BUMDes menyelesaikan masalah dengan potensi yang ada di Desa untuk mencapai masyarakat Desa yang sejahtera..

      Hapus
  2. Saya sepakat dengan bapaj Iskandar Zulkarnain. Saya sedang merasa prihatin karena di Kecamatan saya desa2 dipaksakan untuk berdiri PT Bumdes yang sebenarnya desa sudah ada Bumdes dan nantinya di tingkat Kecamatan menjadi PT Bumdes Bersama padahal tiap desa belum tentu siap berdirinya bumdes sedangkan PT Bumdes bersama akan menggunakan modal dana dari eks PNPM yang notabenya dana itu milik masyarakat Kecamatan dengan jumlah 6 milyar.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Benar pak Zihnie, ketidak mampuan membaca hakekat BUMDes melahirkan kebijakan yang melenceng dari sasaran yang ingin dicapai.

      Hapus
  3. Dirikan BUMDesa sesuai kebutuhan dan kemampuan desanya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Membaca dan mencermati tulisan tentang kondisi Bumdes hanya seumur jagung "Layu sebelum berkembang". kondisi ini sangat kuat dimungkinkan salah satu faktornya adalah dari "Pembentukan" yang sama sekali belum matang yang belum siap operasional (Prematur), tetapi harus siap berjalan. Sehingga akan seumur jagung / “layu sebelum berkembang.
      Dari aspek pendirian dan pembentukan Bumdes sudah sesuai dengan SOP permendes. tapi itu bersifat normative. Ada yang masih terlupakan dalam persiapan usaha. Yakni ada suatu prinsip usaha yang tidak boleh diabaikan (wajib dilakukan). Ya itu :
      1.Studi Kelayakan (Feasibilty Study) aspek ini banyak variable yang harus hitung Rationya.
      2.Menentukan alternative produk, analisa pohon keputusan (Decision Tree)
      3.Dukungan Infrastruktur Usaha (SDM, Manjemen, Capital, Capasity, Caracter, Condition, dst).
      4.Analisa Resiko.

      Jadi kesimpulannya kajian desa tidak cukup dengan hanya Identifikasi potensi dan masalah (karena hal tsb baru potret keadaan desa / character), belum menggambarkan kepada langkah USAHA. Tapi masih ada tindak lanjut yang lebihg komprehensip, yaitu kajian usaha (Studi Kelayakan Usaha), terkait aspek :
      1.Produk Unggulan (pilihan produk)
      2.Pasar (Market); Market Research, Market Segment, Product Positioning, Interest, Promotions,
      3.Demand
      4.Target Kapasitas.

      Dari gambaran tsb diatas adalah terkesan “ITU UNTUK USAHA BESAR / PERUSAHAAN”. Tapi tidak seperti persepsinya, justru ini adalah menyangkut BADAN USAHA yang Kompeten, kredible. Hanya saja kajian / studi kelayakannya dilakukan tidak seperti pada kondisi perusahaan besar. Ada stretegi studi kelayakan yang sederhana untuk usaha kecil / UMKM dan sejenisnya. Sehingga jika tidak ada alat bantu studi kelayakan kemungkinan akan terjadi Seumur Jagung / Layu Sebelum Berkembang, karena akibat “Prematur” yang tidak didukung 8 poin di atas.

      Nah kondisi itulah yang terlupakan yang belum masuk kedalam SOP pendirian BUMDES yang kita cita-citakan bersama. Karena masih ada paradigma bahwa “Studi Kelayakan dan Riset Pasar” hanya untuk perusahaan besar, sedangkan kalau Bumdes itu di “desa oleh masyarakat kecil”.

      Semoga menjadi masukan renungan bagi para pengambil keputusan, di semua tingkatan. Semoga bermanfaat. Tulisan Bapak sudah sangat informative. Terima kasih.
      Pencinta Desa dan Masyarakat Desa / Pro Poor).

      Hapus
    2. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      Hapus
    3. Terima kasih atas kehadiran pak Jamal, telah memperkaya pengetahuan kita tentang bagaimana BUNDes harus diperlakukan.
      Berpegang hanya hal yang normatif tanpa melihat sisi lain seperti tulisan pak Jamal hanya akan mempersingkat usia BUMDes itu sendiri.
      salam,IZ

      Hapus
  4. Terima kasih share wawasan nya pak Zul ☺

    BalasHapus
    Balasan
    1. sama-sama pak Amri... Saketi, amankah?

      Hapus