Minggu, 30 April 2017

Menyoal Keberadaan BUMDes Dan Solusinya.

Sumber Gambar : mediawarga.com
BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, belakangan ini menjadi bahasan hangat. Utamanya bagi mereka yang mengamati perkembangan Desa. Keberadaa BUMDes di Desa seakan dipaksakan. Seluruh Pendamping Desa apakah itu PDP  -Pendamping Desa Pemberdayaan-  atau PLD  -Pendamping Lokal  Desa- diberi target waktu. Agar, pada desa dampingannya, keberadaan BUMDes segera terbentuk. Dapat ditarik Kesimpulan, untuk keberadaan sebuah BUMDes, apapun dilakukan.
Pertanyaannya, sudah tepatkah langkah yang dilakukan?
Sebab, kegagalan dalam merealisasikan kebijakan yang sekilas nampak terlihat baik itu. Akibatnya, justru akan menjadi kontra produktif. Menjadi musibah pada desa, juga pada masyarakat desa dan ujung-ujungnya pada Negara.
Untuk menghindari hal-hal diatas, maka tulisan ini dibuat. Prinsipnya, tak ada satupun program atau rencana kerja yang betul-betul sempurna. Oleh karenanya, selalu terbuka peluang untuk menyempurnakan dan mengisi sisi-sisi kosong. Bahkan, bisa jadi oleh para pembuat program itu sendiri, tidak mereka sadari keberadaan sisi kosong yang dimaksud.

Tujuan Mulia BUMDes.
Secara prinsip, keberadaan BUMDes memiliki tujuan mulia, agar desa menjadi mandiri. Baik secara pemerintahan maupun secara ekonomi. Secara ekonomi, dapat disebutkan antara lain:
a.    Meningkatkan perekonomian Desa
b.    Meningoptimalkan potensi yang dimiliki Desa untuk kesejahteraan Desa
c.    Meningkatkan pendapatan asli Desa
d.    Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. Dstnya.
Namun, ada hal-hal yang perlu dijaga agar tidak terjadi benturan dengan kepentingan warag Desa, dengan keberadaan BUMDes. Seperti, BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah berjalan baik. Pengelolaan BUMDes tidak boleh dilakukan oleh Perangkat Desa serta tidak semata-mata mencari keuntungan.
Nah, dari dua sisi. Antara tujuan mulia BUMDes disatu sisi dan hal-hal sensitive yang harus dijaga pada keberadaan BUMDes pada sisi lain, menjadikan masalahnya berakibat tidak sederhana.  Masalahnya dimulai, ketika persyaratan bahwa pelaku BUMDes adalah masyarakat Desa diluar perangkat Desa. Dimana masalahnya?.
Diantara masalah-masalah itu, antara lain:
a.  Sejauh mana warga desa telah meninggalkan budaya “ewuh pakewuh” pada perangkat desa. Budaya “ewuh pakewuh” atau rasa segan, atau rasa tidak enak pada perades, akan menjadikan pintu masuk bagi perades untuk ikut mengintervensi kegiatan BUMDes.Belum lagi, pada sejumlah desa pada beberapa Provinsi, posisi Kepala Desa sedemikian sentral dan menentukan. Apa yang dikatakan oleh Kades seakan menjadi “hukum” yang musti dipatuhi oleh masyarakat Desa. Dalam kondisi masyarakat yang demikian, bagaimana kita dapat percaya, jika BUMDes terbebas dari intervensi kepala Desa.
b.  Harap diingat, bahwa Desa tidak hanya berada di Pulau Jawa, Desa tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Artinya, adanya disparitas keberagaman yang tajam pada tingkat kemampuan managerial masyarakat desa, beragamnya budaya dan beragamnya SDM serta beragamnya etos kerja pada masyarakat Desa.
Apa artinya semuanya ini?. Artinya, untuk menjadikan BUMDes sebagai kegiatan yang titik beratnya pada bidang ekonomi tidaklah gampang. sebagai contoh, ada dua desa pada dua provinsi yang berbeda, sama-sama menghasilkan produk unggulan, katakan saja singkong atau Ubi.
Apakah dapat disimpulkan kedua Desa akan memiliki BUMDes yang sama, meski bahan dasar produk unggulan mereka sama. Sama-sama singkong. Jika, itu yang dilakukan. Maka, saya percaya BUMDes yang didirikan pada dua Desa akan mati dua-duanya atau mati salah satunya. Mengapa? Karena jelas dua desa pada dua Provinsi itu, dihuni oleh masyarakat yang barbeda pada tingkat SDM, berbeda budaya lokal dan Etos kerja.  
Provinsi yang memiliki instink bisnis yang kuat, tentu akan membuat singkong menjadi bahan olahan matang, seperi misalnya krupuk beserta kemasannya yang cantik sekaligus memasarkan produk unggulan singkong pada konsumen. Akan ada industry hulu hingga hilir yang menggunakan singkong sebagai bahan dasarnya.
Tetapi, untuk Provinsi lain, yang instink bisnisnya kurang kuat, maka BUMdes hanya berhenti pada bahan olahan setengah jadi, atau hanya sebagai pengepul singkong saja. Cukup mengumpulkan hasil panen singkong dari masyarakat untuk selanjut dijual ke kota atau ke Pabrik yang membutuhkan raw material singkong.
c.    Melihat kondisi yang tidak sederhana itu, maka pertanyaannya, sampai dimana kejelian dan kemampuan PDP atau PLD atau TA sekalipun dalam melihat potensi desa dalam menghasilkan produk dengan kaitannya pada budaya lokal, etos kerja dan SDM yang ada di Desa. Sehingga, ketika keputusan untuk membentuk BUMDes, bukan didasarkan hanya karna schedule waktu yang harus dipenuhi. Melainkan, memang karena syarat untuk pencapaian tujuan mulia dari idealnya pembentukan BUMDes sudah terpenuhi.  
   Dari beberapa kendala dalam pembentukan BUMDes diatas, maka saya mengajukan beberapa alternative pendahuluan, sebagai syarat pendahuluan, guna mematangkan suasana yang mendukungnya, sebelum para PDP atau PLD memutuskan untuk mengajukan pembentukan BUMDes.
Sumber Gambar; Kemendesa.com

     Beberapa alternative itu, hemat saya antara lain:
         1.   Jadikan Desa sebagai Pusat Pemerintahan Daerah Tingkat Tiga.
Jika pada pemerintahan daerah (Pemda) tingkat satu atau Pemda tingkat dua, keberadaan area kompleks perkantoran dan alun-alun menjadi syarat mutlak. Maka, hal yang sama, hendaknya dilakukan juga untuk pemerintahan tingkat Desa. Jika pemerintah pusat sulit untuk mengakomodir permintaan ini, maka pemda tingkat satu atau dan pemda tingkat dua diharapkan mengakomodirnya.
Caranya bersama-sama dengan DPRD membuat undang-undang yang sifatnya lokal saja atau kebijakan lokal. Isi dari undang-undang itu, mewajibkan setiap desa untuk memiliki alun-alun dengan luas minimal 10.000. M2 atau satu hektar. Dan memiliki luas area perkantoran Desa dengan luas tanah minimal 1000 m2.
Dengan demikian, akan lahir rasa harga diri pada warga desa. Ingat, modal dasar bagi seorang enterpreuner, disamping modal finasial adalah modal harga diri yang kuat. Sehingga, desa akan mampu melakukan kegiatan-kegiatan diluar kegiatan administrative semata di halaman kantor desa atau di alun-alun, seperti apel pagi, lomba-lomba tingkat desa dll.
2. Jadikan Desa sebagai pusat kegiatan ekonomi.
Hendaknya, desa mulai sadar dan segera bergegas menjadikan desa sebagai pusat kegiatan ekonomi. Caranya dengan membuat kesepakatan diantara semua prangkat Desa, lembaga-lembaga Desa seperti LPM, BPD dll serta tokoh masyarakat, untuk menentukan satu hari dalam satu minggu, sebagai hari “pasaran”. Yakni, Hari yang ditentukan sebagai hari dimana dibuka pasar untuk melakukan aktivitas jual beli. Dengan demikian, perputaran uang tidak hanya terjadi di pasar tradisional yang biasanya terjadi di Ibu kota kecamatan atau Kabupaten. Melainkan, bergeser ke Desa. Pertanyaannya, dimana kegiatan pasar desa akan dilakukan? Tentunya, jika tidak dilakukan di halaman kantor desa dengan luas 1000 M2 itu, maka tentu akan dilakukan di alun-alun yang luar areanya 10.000 M2.
3 Kebijakan Politik Pemda Tingkat dua, harus berpihak pada Desa.
Ibaratnya usia seorang manusia, maka desa diibaratkan seorang anak kecil yang masih membutuhkan dukungan dan bimbungan dari mereka yang telah dewasa. Tidak hanya dalam soal pendanaan. Melainkan, juga dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan.
Sudah bukan menjadi rahasia, berapa besar dana yang dikeluarkan untuk menggaji anggota satpol PP, ditambah lagi dengan biaya operasional satpol PP dalam tugasnya menertibkan pedagang kaki lima. Luar biasa besar.
Kerugian itu akan semakin besar, jika dihitung kerugian yang diderita oleh mereka yang berdagang sebagai pedagang di kaki lima, disamping waktu yang terbuang serta kerugian materi karna rusaknya dagangan atau dagangan yang dirampas oleh satpol PP. Padahal, tujuannya utama dari seluruh kegiatan itu, agar kota tampak indah. Tidak lebih dari itu.
Solusi masalah ini, Mengapa tidak dibuat saja, sebuah kebijakan baru yang saling menguntungkan antara Pemda, dalam hal ini satpol PP dengan kaki lima dan Desa. Caranya dengan memberikan fasilitas pada pedagang kaki lima untuk berdagang pada setiap desa.  Solusi Tekhnis yang dapat ditempuh, satpol PP menyediakan angkutan gratis pada pedagang kali lima, untuk menuju dan kembali dari desa. Dengan demikian, maka  pedagang kaki lima dapat dengan tenang berdagang di desa. Kegiatan ini, dilakukan tujuh hari selama seminggu, secara berpindah-pindah dari desa yang satu ke desa yang lain sesuai dengan hari pasaran di desa.
Hasil dari kegiatan itu, maka kota akan terlihat Indah, biaya yang dikeluarkan oleh satpol PP untuk melakukan razia pembersihan menjadi relative lebih murah, kali lima tidak mengalami kekerasan fisik dan mental dan kerugian materi.
Sebaliknya, dengan adanya kegiatan pasar desa, maka otomatis masyarakat desa diuntungkan. Ongkos ke kota sudah tidak diperlukan lagi, hasil komoditi desa, dapat dijual di pasar desa. Akhirnya, secara tidak langsung, masyarakat desa dapat belajar bagaimana caranya berbisnis, merasakan denyut nadi perdagangan berdasarkan pengalaman nyata, sehingga tanpa disadari melahirkan insting bisnis yang kuat pada masyarakat Desa.
Nah, instink bisnis yang diperoleh dari kegiatan pasar desa inilah, diharapkan kelak akan mempu melahirkan BUMDes yang sehat. Sehat dalam managerial, sehat dalam melihat prospek ekonomi ke depan, sehat tanpa intervensi perades dan kades serta tanpa memerlukan modal yang besar. Semoga.!!!


Tidak ada komentar:

Posting Komentar