Sabtu, 29 April 2017

Embung Desa Bagian Dari Pengelolaan Air Desa

Sumber Gambar : backpackology.me

Mulai Tahun depan, setiap desa di Indonesia diwajibkan memiliki embung tadah hujan. Demikian dikatakan Mentri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Mataram, Lombak, Nusa Tenggara Barat, Rabu 23 November 2016 (Tempo.Co).
“Hal yang wajib pada tahun depan, desa harus buat embung sama BUMDes, sisanya infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat” lanjut Eko Putro, usai mengiktui acara pembukaan Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Nasional 2016.
Pertanyaan sekarang, apakah Embung itu? Karena, dalam bahasa daerah, dimana saya tinggal, Embung berarti “tidak mau” atau sesuatu yang ditolak. Untuk lebih mengenal tentang Embung, maka tulisan dibuat.
Embung dimaksud sebagai tempat penampungan air yang berfungsi untuk menampung air ketika musin hujan dan menyalurkan air yang ditampung ketika musim kemarau.

Embung atau tendon air, merupakan waduk berukuran mikro dilahan pertanian –small reservoir in farming area-. Air yang digunakan kelak dari embung bukan dimaksudkan untuk mengairi seluruh area persawahan, melainkan hanya untuk mengairi komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi  (high added value crops).
Sekilas, apa yang diinginkan Mentri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan teori tentang Embung, terlihat sangat baik guna memajukan desa. Apalagi jika diingat, kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu plus kerusakan alam yang semakin akut. Maka keberadaan Embung merupakan sesuatu yang tak dapat ditawar. 
Tetapi bagaimana dalam aplikasi pelaksanaan kelak dilapangan? Apakah akan menemui kendala? Apa saja kendala yang dimaksud? Bagaimana solusi yang dilakukan guna mensiasati kendala yang muncul? Inilah yang akan saya uraikan berikutnya. Sehingga diharapkan tujuan yang baik dengan teori yang baik, akan memperoleh hasil maksimal dengan modifikasi pelaksanaan yang baik pula.
Pengertian Embung.
Sebaiknya, kita sepakati dulu apa yang disebut dengan embung pada tataran aplikasi untuk dilaksanakan, dengan demikian, kesimpulan yang akan kita peroleh akan lebih mudah untuk disepakati. Embung dalam pengertian yang dimaksud oleh Menteri Eko adalah tendon air yang mampu menampung air antara 1.500 M3 – 4.500 M3. Jika kita ambil rata-rata saja itu artinya Embung yang akan dibangun mampu menampung air 3.000 M3 air. Dengan kedalam embung 3 m, maka ukurannya menjadi 3 x 20 x 50 M.
Fungsi menampung air kita sepakati sejak awal, yang ingin sepakati tentang fungsi penyalurannya. Fungsinya untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air  untuk keperluan tanaman, atau ternak di musim kemarau.

Dari dua pengertian diatas, dimana kendala yang akan kita temui, sehingga dengan mengenal kendalanya, kita akan mencari solusinya. Dengan demikian, pembangunan Embung dapat dengan sukses dilakukan dan memperoleh hasil sesuai tujuan dibangunnya Embung.
Sumber Gambar : www.bdg.news

Beberapa kendala dan solusi.
Dari dua pengertian diatas, segera kita temui kendala dalam pembangunan Embung untuk desa. Beberapa kendala itu, seperti;
Satu. Syarat minimal ukuran tanah 3x20x50 untuk membuat Embung, bukanlah syarat mudah diperoleh. Karena, luasan tanah yang mesti disediakan itu, sama dengan seluas 1000 M2. Siapa masyarakat yang mau mengibahkan tanahnya dengan sukarela seluas 100 M2?. Jika, tidak ada yang rela untuk mengibahkannya. Itu berarti desa harus membeli lahan seluas 1000 m2 untuk pembuatan Embung.
Dua. Selanjutnya, luas lahan seluar 1000 M2, akan menjadi mubazir jika hanya dipakai sebagai Embung semata. Harus dipikirkan nilai konversi kerugian yang dialami, ketika lahan seribu meter berubah menjadi Embung semata. Ilustrasinya demikian, ketika lahan seribu meter sebelum berubah fungsi menjadi Embung, ditanami padi. Hasil padi seluas lahan seribu meter katakan 4 ton. Jika asumsi harga gabah/kg = Rp 5.500,- maka nilai konversi dalam rupiahnya menjadi Rp 22 juta. Maka penghasilan dari Embung selain fungsinya sebagai distributor air, harus ada nilai yang setara dengan nominal 22 juta rupiah pertahun.
Tiga. Bagaimana caranya memperoleh konversi sebesar 22 juta? Disinilah dituntut kejelian dan kecerdasan semua pihak yang terkait. Baik dari unsur Prades, LPM, BPD maupun Tenaga Ahli Infrastruktur, Pendamping desa serta aparat diatasnya, seperti Camat dan Perangkat kecamatan. Misalnya, Embung dapat dijadikan sebagai obyek wisata yang menghasilkan pemasukan bagi mereka yang berwisata ke Embung, atau ditanami ikan dengan jenis tertentu dengan prediksi, hasil panen ikan yang kelak dilakukan, memberi kontribusi profit sebesar nilai 22 juta rupiah. Tanpa inovasi cerdas diatas. Maka, keberadaan Embung di desa, hanya akan menambah beban desa. Akibatnya, Embung tidak akan diurus dengan benar, jikapun ingin diurus, dari mana sumber dana untuk biaya maintenance Embung.
Empat. Karena kedalaman Embung 3 meter, maka pemilihan lahan yang akan dipakai sebagai Embung, haruslah tanah dengan kontur yang lebih tinggi dari lahan yang akan dialiri air. Minimal beda elevasi kontur tanah setinggi 4 meter. Dengan demikian, air yang akan mengalir dengan menggunakan daya gravitasi bumi. Kesalahan dalam pengukuran beda elevasi, akan mengakibatkan aliran air, terpaksa menggunakan tenaga penggerak mesin. Itu artinya, akan  ada biaya ekstra untuk itu.
Lima. Dari pengalaman di lapangan, kemampuan tamping air pada Embung dengan volume 1.500 – 4.500 M3 adalah jumlah sangat minim. Mengingat musim kemarau dapat berbulan-bulan lamanya dan pada musim hujan jumlah air yang tergenang, volumenya hingga ratusan kubik. Jadi, jika tujuan pembuatan Embung sebagai pengendali banjir sekaligus pendistribusi air pada saat kemarau, maka asumsi volume Embung yang digagas oleh kemendesa, sangatlah kecil.
Enam. Dari sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi diatas. Maka, alangkah sangat absurd, jika kemendesa berharap setiap desa harus memiliki Embung. Alih-alih  akan bukan kemajuan desa yang akan diperoleh. Melainkan, malah akan membebani APBDes dengan sesuatu yang tidak penting-penting amat.
Akhirnya, Embung desa memang sangat dibutuhkan. Namun, jika persyaratan diatas terpenuhi. Dan itu artinya, tidak berlaku untuk semua Desa. Mengasumsikan, bahwa semua desa adalah sama, secara tidak sadar, kita menisbikan tentang keragaman desa itu sendiri. Hal yang sangat tidak mungkin dengan kondisi real desa di Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar