Jumat, 17 Maret 2017

Mencerdaskan Masyarakat Desa. Bener nih?

Bendung sebagai sarana pembagian air di Desa. (dok.Pribadi)
Dalam APBDes tahun 2017, untuk peningkatan kapasitas Prangkat Desa (Prades), saya memperoleh angka bervariasi antara 2 juta rupiah hingga 4,2 juta rupiah. Katakan saja, angka tersebut kita bulatkan menjadi 5 juta. Jika diasumsikan jumlah nilai nominal yang diterima Desa sebesar 1,4 Milyard rupiah. Maka, itu artinya, besaran angka prosentase untuk peningkatan kemampuan Prades sebesar 0,36%. Imagine!!!.
Bayangkan. Untuk sebuah cita-cita besar, menuntaskan kemiskinan bangsa besar yang dimulai dari pinggiran (Desa), besaran dana untuk membuat Prades memiliki kemampuan memadai, sebagai ujung tombak, dari cita-cita besar itu, ada pada angka 0,36%. Luar biasa. Satu point kesalahan, sudah perlu dicatat.
Tapi pak, besaran angka itu, digunakan untuk biaya transport ke kota Kecamatan atau kota Kabupaten. Karena yang menyelenggarakan peningkatan kemampuan Prades itu, pihak kecamatan atau pihak Kabupaten. Demikian, jawaban aparat Desa, ketika saya tanyakan untuk apa dana itu. Satu lagi point kesalahan, terjadi.
Berangkat dari dua point kesalahan itu, tulisan ini saya maksudkan. Sebagai sumbang saran, bagaimana pelatihan peningkatan Prades itu, harus dilaksanakan.
Sekarang, coba lihat, model pelatihan yang dilakukan selama ini. Apa yang salah dengan model ini? Dari kesalahan itu, apa yang dapat dipetik, sehingga dapat diambil hikmahnya untuk selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan. Sehingga memberiikan hasil yang lebih besar dan tepat sasaran.
Selama ini, pelatihan polanya top-down. Masyarakat Desa (dalam hal ini Prades) dipanggil ke kota Kabupaten, mereka dikumpulkan di hotel, lalu diberikan pelatihan berhari-hari dengan waktu yang ketat. Selesai pelatihan, mereka pulang. Lalu, apa yang mereka peroleh? Jawabannya, nyaris tidak ada. Kecuali hanya sedikit sekali, dari bejibun materi yang mereka terima selama pelatihan. Apa yang salah? Metodenya.
Dengan cara model top-down demikian, akan diperoleh beberapa kelemahan, antara lain:
-      Biaya yang dikeluarkan sangat besar. Berapa biaya untuk sewa hotel, jika asumsi biaya satu kamar 800 ribu, plus makan + minum 100 ribu, maka itu artinya, biaya satu orang peserta sebesar 500 ribu perhari. Kalikan saja dengan jumlah peserta, jumlah hari dan jumlah panitia penyelenggara, ditambah nara sumber. Lalu, bandingkan dengan nominal APBDes setahunnya yang hanya lima juta bahkan kurang.
-      Sebagai peserta yang sudah dewasa, maka metode pemberian materi secara dipadatkan, sama sekali tidak efisien. Kemampuan rata-rata orang dewasa untuk berkonsentrasi menerima materi, hanya 25 menit. Lalu, waktu selebihnya, tidak efektif & mubazir. Kondisi semakin diperparah dengan nara sumber yang tidak memiliki penguasaan materi yang disampaikan, target pencapaian materi yang sangat ketat. Akibatnya, sudah dapat ditebak. Penekanan pelatihan bukan pada kualitas, tetapi bagaimana memenuhi kuantitas yang dijadwalkan.
-      Peserta (Prades) mengalami shock-culture. Bagaimana orang Desa yang dibawa ke kota besar, lalu ditempatkan di hotel mewah. Pshykis mereka mengalami keguncangan. Lalu, dalam kondisi guncang, diharuskan menerima materi sejibun, di dalam ruangan yang full AC. Kondisi demikian, umumnya tidak disadari oleh panitia penyelenggara, oleh nara sumber. Ketidak mampuan panitia membaca kondisi shock-culture, berimbas dari pencapaian materi yang dapat diserap oleh peserta pelatihan.
-      Yang terakhir. Ketika peserta kembali ke Desa, apa yang mereka bawa? Nyaris tanpa membawa apa-apa. Tak sebanding, dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, waktu yang dihabiskan dengan bertambahnya ilmu dan kemampuan. Sangat Ironis.
Lalu, apa solusi dari kondisi tidak ideal diatas?.
Inilah beberapa alternative yang saya tawarkan, al;
Satu, hentikan model pelatihan top-down itu. Lakukan pelatihan itu di kecamatan saja. Dari kegiatan yang dilakukan di kecamatan, akan memberiikan keuntungan antara lain,
a.    Minimnya biaya yang dikeluarkan. Karena biaya untuk sewa hotel tidak ada, peserta dapat bolak-balik antara rumah ke tempat pelatihan. Tidak adanya biaya sewa ruangan seperti di hotel, sebagai pengganti dapat digunakan aula kecamatan atau ruang sekolah, demikian juga biaya konsumsi, seperti makan dan snack tidak semahal di hotel.
b.    Peserta tidak mengalami shock-culture, sehingga peserta dapat menerima materi dengan kondisi lebih fresh, suasana yang terbina, tetap seperti suasana keseharian mereka, akibatnya, diharapkan kualitas out-put dari pelatihan ini dapat lebih berkualitas.
c.    Dengan berkurangnya biaya pelatihan, waktu pelatihan dapat diperpanjang, sehingga jumlah materi yang diberikan lebih banyak dan lebih terserap.
d.    Kelebihan dana sebagai akibat dari model baru pelatihan ini, dapat juga digunakan oleh Prades untuk melanjutkan pelatihan ke masyarakat. Keuntungan dari kegiatan pelatihan Prades ke masyarakat, disamping, masyarakat menjadi lebih pintar,  Prades juga menjadi lebih pintar. Adagiumnya, ketika mengajar, seorang guru akan bertambah pintar sebanding dengan kepintaran yang diberikan sang guru pada anak didiknya.
Dua, berangkat dari metode pertama tadi. Idealnya, hal serupa perlu dilakukan oleh Pendamping Desa. Dimulai, dari tingkatan Provinsi hingga kecamatan. Hentikan rakor dilakukan di hotel-hotel berbintang 4. Mengapa tidak dapat dilakukan di wisma Pemda? Lakukan pelatihan di Kabupaten untuk para TA, sehingga tidak perlu mengumpulkan TA dihotel berhari-hari, lalu kelebihan dana dari penghematan sebagai hasil model pelatihan yang berbeda itu. TA diwajibkan melakukan pelatihan pada PD dan PDTI di kecamatan dengan system rayon. Apapun bidang keahlian dan sang TA. Sehingga dengan demikian, memberiikan efek domino bagi sang TA. Menjadikannya lebih memahami bidang keahliannya, mengenal lebih dekat daerah tugasnya, mengenal lebih dekat PD dan PDTI dan ada sisa anggaran yang akan diteruskan pada PD.
Mengapa pada PD? Karena pada PD ada beban yang harus dipikul untuk melakukan pembinaan pada PLD. Memberiikan pelatihan, pembinaan dan memback up tugas mereka pada Desa binaan PLD. Bagaimana semua itu dapat dilakukan, jika untuk itu, tiada dukungan financial. Jangan tanya, bahwa PD harus kreatif mensiasati masalah itu, karena pertanyaan yang sama bisa diajukan ke TA, apakah TA tidak memiliki kemampuan mensiasatinya, pertanyaan yang sama, juga dapat diajukan pada TL dan seterusnya ke atas.
Dengan adanya dukungan dana dari hasil penghematan karena berubahnya model pelatihan, PD dan PDTI juga dapat memberi pelatihan hingga pada Prades dan elemen masyarakat Desa lainnya.
Dengan demikian, cita-cita membangung Indonesia dari pinggiran, diharapkan dapat terwujud…. InsyaAllah.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar