Rabu, 18 November 2015

Hari Guru antara Teori dan Realita.


Kondisi Sekolah di Banten Selatan tahun 2011 (dok,.Pribadi)

Setiap tanggal 25 November, kita memperingati hari Guru. Sebagai penghargaan pada jasa-jasa yang telah diberikan oleh sang Guru. Sang Pahlawan tanpa tanda jasa, pada, kita semua. Karena Gurulah. Maka, kita sekarang menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Tanpa mereka, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Sebagai individu yang telah menerima begitu besar jasa sang Guru. Apa yang sudah kita berikan pada mereka? Sebagai sedikit “balas jasa” dari semua yang telah kita terima selama ini dari Guru.
Sebagai upaya kecil untuk membalas jasa Guru, maka saya buatlah tulisan ini.
Pada masyarakat umum, predikat Guru berlaku secara umum. Mereka adalah pribadi-pribadi yang menjadikan muridnya menjadi pintar. Mampu mengerti apa yang baik, dan apa yang tidak baik. Mampu mengerti apa yang perlu untuk dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Mampu mengerti untuk menjadi sesuatu dan mampu mengetahui bagaimana untuk hidup bersama. Sedangkan aplikasinya, seorang Guru, mampu menghantarkan muridnya, untuk bagaimana melakukan semua itu. meng-ejawantah-kan semua yang diketahuinya, menjadi sebuah satu kesatuan dalam praktek kehidupan, yang kelak akan mereka lakukan, dalam perjalanan hidup sebenarnya dalam kehidupan di masyarakat.
Tetapi, dalam UU no.14.Tahun 2005. Pengertian seorang Guru mengalami dipresiasi. Ada pemisahan pengertian antara Guru, Dosen dan Guru besar. Pengertian menuurut UU ini, lebih spesifik memang. Namun, terjadi pengkerdilan akan makna Guru itu sendiri. Pengertian menurut UU.no.14 itu, sebagai berikut:
Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Dosen adalah seorang pendidik professional dan ilmuan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Guru besar atau professor yang selanjutnya professor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
So, peringatan hari Guru, sesuai UU.no.14.Tahun 2005, seharusnya, perlu dikaji ulang. Apakah hari ini dimaksudkan untuk mereka yang mengajar mulai PAUD hingga jenjang menengah atas saja? Atau untuk keseluruhan proses belajar mengajar? Jika jawabannya untuk seluruh proses kegiatan belajar mengajar. Perlu diadakan koreksi tentang hari Guru. Istilah yang paling tepat menurut penulis adalah hari Pendidik. Atau hari pengajar.
Ruang dalam Sekolah (dok. Pribadi)
Teori lainnya, Guru adalah pribadi yang patut untuk digugu dan ditiru. Artinya, sebagai pribadi panutan bagi murid-murid dan masyarakat sekitarnya. Bukan hanya ilmu dan perilakunya yang menjadi panutan. Melainkan, termasuk sosial ekonominya. Tetapi, pada kenyataannya. Betapa, banyak kita lihat, kondisi Guru yang mengenaskan. Terutama, mereka yang hidup di daerah terpencil, pada Guru-Guru sekolah swasta dan para Guru honorer. Dengan honor yang berkisar antara Rp. 150.000,- hingga Rp.300.000 perbulan. Pertanyaannya, apa yang dapat diberikan seorang Guru untuk mengangkat ekonomi keluarganya. Akibatnya, secara kasat mata, tampilan seorang Guru terlihat lusuh dan sangat bersahaja. Lalu, dari tampilan demikian, apakah dapat dijadikan sebagai panutan?
Padahal, sesuai dengan UU.no.14.tahun 2005. Pasal 14 ayat.1a. Penghasilan seorang Guru, diatas kebutuhan hidup minimum dan mendapat jaminan kesejahteraan sosial. Sedangkan pada ayat 1b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas prestasi kerja.  Jelas, sekali UU.no.14.tahun 2005 baru bercerita tentang Guru PNS, belum mencakup Guru-Guru pada daerah terpencil, Guru swasta dan Guru-Guru honorer.
Dari kondisi timpang tentang honor yang diterima Guru, banyak cerita sedih yang mengiringinya, seperti seorang Guru yang harus menjadi tukang ojek (baca disini), menjadi pemulung (baca disini), menjadi tukang parkir (baca disini). Adalah ironis, jika untuk mencerdaskan anak bangsa seorang Guru harus bekerja sedemikian keras dan inovatif. Sementara untuk menjadikan “tidak cerdas” seorang presenter dibayar mahal. Kondisi yang hendaknya menjadikan perhatian bagi pemimpin bangsa ini.
Meskipun, pada kenyataannya, jarang kita jumpai para Guru mengeluh tentang honor yang mereka terima. Tetapi, mereka tidak mengeluh, bukan berarti tidak butuh. Mungkin saja, para Guru sangat menyadari apa yang dikatakan dalam peribahasa ini ;”Yang penting bukan bagaimana caramu hidup. Tapi, hidup siapa yang kamu ubah dengan hidupmu. Seorang majikan bisa memberitahumu, apa yang dia harapkan darimu. Tapi seorang Guru, membangkitkan pengharapanmu sendiri (Patricia Neal)”

Selain dari honor Guru, hal lain yang sangat memprihatinkan, kondisi sarana pendidikan itu sendiri. Terutama, pada daerah terpencil nan jauh dari pusat kekuasaan. Terkadang, kita susah membedakan antara rumah kumuh dengan sekolah, antara kandang ternak dengan sarana pendidikan.
Padahal menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. No.24 tahun 2007. Sebuah sekolah, sekurang-kurangnya harus memiliki ruang kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang laboratorium IPA, Ruang Pimpinan, Ruang Guru, Tempat Ibadah, Ruang UKS, Jamban, Gudang, Ruang Sirkulasi, dan tempat olahraga.   
Sebagai praktisi, saya merasa sangat prihatin, melihat kesenjangan antara teori dan realita yang terjadi. Beberapa sekolah yang saya temui, hanya memiliki luas lahan 270 meter persegi. Hanya terdiri dari tiga lokal kelas. Tanpa ruang pimpinan, tanpa ruang Guru dan tanpa jamban. Hingga, timbul pertanyaan. Ketika pelaksanaan belajar-mengajar memasuki waktu istirahat. Dimana para Guru akan duduk, dimana pimpinan sekolah duduk, ketika siswa atau Guru ingin buang air besar atau air kecil, dimana hajat itu akan dilakukan? Apalagi jika berpikir tentang Ruang UKS, tempat ibadah dan sarana olah raga. Sebuah hil yang mustahal.
Agaknya, berbicara tentang hari Guru, tak dapat dilepaskan dari problematika kesejahteraan Guru dan sarana pendidikan. Sudah saatnya. Para leading sektor, dalam hal ini, kemendiknas berpikir ulang tentang nasib para Guru yang non PNS dan sarana pendidikan yang dikelola oleh sekolah-sekolah swasta. Pengabdian para Guru non PNS dan sekolah swasta untuk ikut membantu tugas Negara dalam mencerdaskan anak bangsa, sudah saatnya di hargai oleh Negara dengan memperbaiki sarana pendidikan yang mereka kelola. Sekaligus, memperbaiki nasib para “pahlawan tanpa tanda jasa” itu sendiri.
Amanat undang-undang, 20% dari alokasi belanja Negara, diperuntukan bagi  sektor pendidikan sudah tepat. Masalahnya sekarang, bagaimana alokasi dana yang tidak kecil itu. Dapat di gulirkan secara adil bagi insan pendidikan. Bukan hanya dinikmati oleh insan pendidikan yang berada di kota besar saja, bukan pula dinikmati oleh mereka yang sudah menjadi PNS semata. Melainkan, oleh mereka-mereka yang berada nun jauh di sana, mereka yang masih berstatus honorer dan untuk sekolah-sekolah swasta yang di daerah terpencil.
Pendidikan adalah wajah kita, tolak ukur dalam melihat dan memastikan siapa kita sebenarnya, bangsa apakah kita sesungguhnya. Sehingga, jangan bermimpi negri ini akan menjadi bangsa besar. Jika, pendidikan tidak menjadi prioritas besar dalam berbangsa dan bernegara. Dan semua itu, dapat dimulai dengan memperhatikan nasib para Guru dan sarana pendidikan yang dijadikan tempat untuk menempa kecerdasan anak bangsa.



2 komentar:

  1. ...entahlah, Pak. Masalahnya keliatannya cukup kompleks dan saling terkait antara fisik sekolah, kemampuan siswa, kesejahteraan guru, juga kualitas pendidikan. Maaf kalo ada komen yang kurang tepat

    BalasHapus
    Balasan
    1. Memang masalahnya saling terkait dan Kompleks Mas Ryan. Secara teori kebijakan yang dibuat sudah cukup baik. Masalahnya pada aplikasi dilapangan yang tidak selalu sama dengan kebijakan.
      Makasih Mas Ryan sudah mampir..

      Hapus